Nama Kecamatan ini berasal dari dua kata, yaitu Ci dan Keusik. Secara etimologis, dalam Bahasa Sunda Ciringkesan tina kecap “cai” (terj. Ci merupakan ringkasan dari kata Cai yang berarti air). Keusik : bubuk batu nu laleutik, gedena teu sarua, biasana aya dijero walunganatawa di basisir (terj. Keusik : Bubuk batu yang kecil, besarnya tidak sama, biasanya berada didalam sungai atau dipantai), dalam bahasa indonesia berarti pasir. Karena daerah ini merupakan wilayah dataran rendah yang langsung menuju laut, sehingga memiliki banyak hamparan pantai yang pasti banyak pasirnya. Masyarakat setempat kemudian menamainya wilayah ini dengan Cikeusik untuk memudahkan pengenalan.

TUGAS POKOK :

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan yang  meliputi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan sebagian tugas Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

1. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
6. pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang pendapatan asli daerah;
7. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
8. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.