GAMBARAN SINGKAT TENTANG ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Pandeglang Nomor : 5 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pandeglang.

VISI :

"Terwujudnya Kabupaten Pandeglang Yang Tangguh Menghadapi Bencana”

MISI "

1. Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam hal Pengurangan Risiko Bencana
2. Meningkatkan fungsi Penanganan Kedaruratan, serta penyediaan Kebutuhan Dasar yang memadaibagi korban bencana
3. Meningkatkan fungsi PemulihanRehabilitasi dan Rekonstruksiakibat Bencana,
4. Meningkatkan Pelayanan Penanganan Kebakaran yang cepat dan Tepat

TUGAS POKOK :

1. menetapkan pedoman  dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraaan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap  bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

FUNGSI :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha daerah, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
3. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
4. pelaksanaan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya