Dalam bahasa Sunda, secara etimologis, Bojong taneuh palebah tikungan anu asalna panyaeuran ku kabawa palid di sahiji walungan n.k lila lila jadi luhur, oge sok bias kapanggih dina palebah amprokna dua muara walungan ; sok disebut oge bobojong (terj. Tanah di tikungan yang berasal dari tibunan yang terbawa hanyut di satu sungai sampai lama kelamaan menjadi tinggi, juga suka ditemukan di tempat penemuan dua muara sungai).

Kata Bojong mempunyai arti, karena letak kampong ini menjorok ke sudut (ujung) sedangkan kata tanjakan dikarenakan keadaan tanah kampong tersebut seperti “pulau” dimana tanah-tanah disekitarnya ada yang tinggi dan rendah (landai).

TUGAS POKOK :

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan yang  meliputi :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan sebagian tugas Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

1. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
6. pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang pendapatan asli daerah;
7. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
8. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.