Website Diskomsantik Email facebook instagram twitter

GAMBARAN SINGKAT TENTANG ORGANISASI

Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang adalah salah satu Organisasi perangkat Daerah (OPD) milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan Km. 2 Ciekek Karaton. Dinas ini mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas  pembantuan.

Pada awal pembentukannya, Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang bernama Jawatan Perikanan Darat dan Perikanan Laut, kemudian di rubah menjadi Dinas Perikanan. Pada Era Gusdur Dinas Perikanan di ganti kembali menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang.

Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya perikanan demi kesejahteraan masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan kontribusi  bagi Pendapatan Asli  Daerah (PAD).

VISI :

”Terwujudnya Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perikanan Menuju Industrialisasi Perikanan  yang Tangguh dan Mandiri”

MISI :

  1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan , pembudidaya ikan dan pelaku usaha Perikanan
  3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia perikanan dan memperkuat sistem inovasi Daerah.
  4. Meningkatkan Pamanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan efisien dengan memperhatikan kelestarian ekosistem

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang  perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

  1. penyusunan perencanaan bidang  perikanan;
  2. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan;
  3. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang  perikanan;
  4. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budidaya,  sarana produksi, pembinaan usaha perikanan dan nelayan serta TPI;
  5. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas
  6. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.