GAMBARAN SINGKAT TENTANG ORGANISASI :

Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 32 tahun 2000 pada tanggal 11 Desember 2000 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis daerah Kabupaten Pandeglang. Kemudian Kantor Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang digabungkan dengan bidang perpustakaan dan diterbitkan Perda Kabupaten Pandeglang  Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang pada tanggal 03 November 2004.

Kemudian tanggal 18 Juli 2008 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diubah menjadi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Pada bulan Januari 2017 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi diubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang

VISI :

"Pusat Informasi Pustaka dan Arsip menuju Masyarakat Cerdas"

MISI :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya perpustakaan dan kearsipan
2. Mengembangkan layanan pustaka dan arsip dengan prinsip kemitraan dan koordinasi dengan berbagai fihak
3. Mengembangkan layanan pustaka dan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
4. Meningkatkan budaya baca masyarakat.

TUGAS POKOK :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan arsip.

FUNGSI :

1. Penyusunan dan perencanaan bidang perpustakaan dan arsip;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
3. Pengkordinasian, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang perpustakaan dan arsip;
4. Penyediaan informasi dan layanan perpustakaan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
6. Pengelolaan database dan informasi bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
7. Pengintegrasian sistem, pengolahan dan pemanfaatan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
8. Pelaksanaan kerjasama bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
9. Pelayanan jasa di bidang  Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.