Website Diskomsantik Email facebook instagram twitter

GAMBARAN SINGKAT TENTANG ORGANISASI

Sebagai salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan unit kerja lainnya, yaitu Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Bupati Pandeglang.
Fungsi pengawasan di Kabupaten Pandeglang mulai diselenggarakan sejak tahun 1980 dengan menugaskan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Pandeglang, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 556/OK.100-Huk/1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 061.341.32-583 tanggal 6 Desember 1980.
Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, fungsi pengawasan di Kabupaten Pandeglang sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dengan membentuk Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pandeglang. Pembentukan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pandeglang didasarkan pada PP No. 84 Tahun 2000, PP No. 8 Tahun 2003, Perda Kabupaten Pandeglang No. 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang. Serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota, maka dibentuklah Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
Selanjutnya pada tahun 2014 organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang di perbaharui kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang, yang secara operasional berlaku sejak tanggal 01 Januari 2015.
Fungsi dan kewenangan pengawasan mengacu pada PP No. 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 8 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 6 Tahun 2009, tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
Atas dasar tersebut Inspektorat Kabupaten Pandeglang merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten  yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

VISI :

“Menjadi unit pengawasan internal pemerintah yang profesional dan berintegritas
untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”

MISI :

  1. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah;
  2. Menyelenggarakan fungsi pengawasan internal yang efektif dan berkelanjutan

TUGAS POKOK :

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan  desa.

FUNGSI :

  1. Penyusunan Perencanaan bidang pengawasan;
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  3. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan;
  4. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  5. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan;
  6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;
  7. Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan Instansi lain; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.